Yuliani Yuwono's

Yuliani Yuwono's

2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2015 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2014

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PENYEBARAN PENCEMAR UDARA DI KOTA YOGYAKARTA

PENYEBARAN PENCEMAR UDARA DI KOTA YOGYAKARTA

KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT

KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT

Analisis dan Implementasi Basis Data Terdistribusi Horizontal pada MongoDB untuk ClikKB BKKBN Regional Jawa Barat

Analisis dan Implementasi Basis Data Terdistribusi Horizontal pada MongoDB untuk ClikKB BKKBN Regional Jawa Barat

PENDAHULUAN. terutama telurnya. Telur puyuh sangat disukai karena selain bentuknya yang

PENDAHULUAN. terutama telurnya. Telur puyuh sangat disukai karena selain bentuknya yang

ISLAM, SEKSUALITAS DAN BUDAYA INDONESIA Oleh : Husein Muhammad

ISLAM, SEKSUALITAS DAN BUDAYA INDONESIA Oleh : Husein Muhammad

Relevansi Pendidikan terhadap Kinerja Pejabat Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat Oleh: Yasril Yunus. Abstract

Relevansi Pendidikan terhadap Kinerja Pejabat Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat Oleh: Yasril Yunus. Abstract

FENOMENA NARAPIDANA KASUS TINDAK ASUSILA DI LAPAS ANAK KLAS IIB PONTIANAK SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

FENOMENA NARAPIDANA KASUS TINDAK ASUSILA DI LAPAS ANAK KLAS IIB PONTIANAK SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT

ANALISIS HUBUNGAN MODAL SOSIAL DAN TINGKAT KEBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

ANALISIS HUBUNGAN MODAL SOSIAL DAN TINGKAT KEBERDAYAAN PETANI KELAPA SAWIT DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

2015, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

2015, No Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,

GAMBARAN UMUM. 4.1 Keadaan Wilayah

GAMBARAN UMUM. 4.1 Keadaan Wilayah

Minyak goreng sawit SNI 7709:2012

Minyak goreng sawit SNI 7709:2012

2008 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

2008 PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE) ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT (ANALISIS INPUT-OUTPUT TAHUN 2003)

ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT (ANALISIS INPUT-OUTPUT TAHUN 2003)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA PARIAMAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ل ب ي ك ي ار س و ل الله

ل ب ي ك ي ار س و ل الله

LAPORAN AKHIR STUDI APLIKASI INVENTORY BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN XAMPPP (STUDI KASUS DI PT.PUJI SURYA INDAH GORONTALO)

LAPORAN AKHIR STUDI APLIKASI INVENTORY BARANG DENGAN MENGGUNAKAN PHP DAN XAMPPP (STUDI KASUS DI PT.PUJI SURYA INDAH GORONTALO)

2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2012 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AGAMA, KESEHATAN REPRODUKSI DAN PERILAKU SEKSUAL PELAJAR: PERBANDINGAN DESA DENGAN KOTA DI PULAU LOMBOK

AGAMA, KESEHATAN REPRODUKSI DAN PERILAKU SEKSUAL PELAJAR: PERBANDINGAN DESA DENGAN KOTA DI PULAU LOMBOK

2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK KOPERASI PARBULU LESTARI

Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement. Learn how we and our ad partner Google, collect and use data. Agree & close